PORTAL INFORMASI NUSANTARA | JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai kekurangan. Pemerintah pun melakukan evaluasi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Prabowo memaparkan sejumlah langkah penindakan yang telah dilakukan. Data tersebut diberitakan sejumlah media nasional pada Jumat (23/10/2026).
Presiden menyebutkan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, 203 orang diperiksa oleh Kejaksaan Agung, 353 orang diberhentikan dengan tidak hormat, dan 2.600 orang masih menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN).
Prabowo Minta Pelanggaran Ditindak Tegas
Prabowo menegaskan bahwa berbagai kekurangan dalam pelaksanaan MBG harus segera dibenahi. Ia meminta jajaran terkait tidak ragu mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“MBG strategis. MBG vital. Banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kita akui,” ujar Prabowo dalam arahannya.
Ia juga menekankan pentingnya pembersihan internal agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan tidak terganggu oleh tindakan yang melanggar aturan.
“Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG perlu dilakukan secara serius, termasuk melalui proses pemeriksaan internal dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Ribuan Orang Masih Menjalani Pemeriksaan
Dari data yang disampaikan Presiden, pemeriksaan terhadap 2.600 orang oleh Inspektorat BGN masih berlangsung. Sementara itu, 203 orang telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan program MBG.
Adapun penetapan tersangka dan pemberhentian sejumlah pihak merupakan bagian dari langkah penindakan yang disampaikan pemerintah. Proses hukum terhadap setiap orang tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Pemeriksaan yang masih berjalan juga menjadi bagian penting untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan bukti dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski mengakui masih terdapat banyak kekurangan, Prabowo menegaskan bahwa MBG tetap menjadi program strategis pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi dan masa depan anak-anak Indonesia.
Karena itu, pembenahan tata kelola, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa evaluasi tidak hanya berujung pada pemberian sanksi, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata dalam kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, dan pengelolaan anggaran.
Dengan demikian, pelaksanaan MBG diharapkan semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh anak-anak Indonesia sesuai tujuan program.
Sumber: Bisnis.com, Suara.com, dan pemberitaan media nasional terkait pernyataan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Redaksi: Portal Informasi Nusantara
Tanggal publikasi: 24 Oktober 2026
