SERANG — Aliansi Mahasiswa, Masyarakat, dan Cendekiawan Banten (AMMCB) berencana menggelar aksi demonstrasi di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Banten. Aksi tersebut ditujukan untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Gunung Pinang, yang disebut berada di wilayah Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, serta Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.
Rencana aksi ini menjadi sinyal menguatnya desakan masyarakat sipil agar penanganan dugaan pertambangan bermasalah tidak berhenti pada pemeriksaan aktivitas di lapangan. AMMCB juga menginginkan aparat menelusuri legalitas kegiatan, mengidentifikasi pihak yang diduga mengendalikan operasional, serta memeriksa informasi mengenai dugaan aliran uang kepada pihak terkait apabila terdapat bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan tersebut menempatkan Polda Banten pada tuntutan publik untuk memberikan kejelasan: apakah dugaan pelanggaran di Gunung Pinang telah diperiksa secara menyeluruh, siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran, dan bagaimana tindak lanjut aparat terhadap informasi yang berkembang di masyarakat?
AMMCB Desak Penegakan Hukum Tidak Berhenti pada Pemeriksaan Lapangan
Koordinator AMMCB, Sapnudi, menilai dugaan aktivitas pertambangan di Gunung Pinang perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
AMMCB mendorong pemeriksaan yang menyeluruh, mulai dari status perizinan, pihak yang menjalankan kegiatan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik.
Bagi AMMCB, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan mendatangi lokasi atau memberikan imbauan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, aparat perlu menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Rumusan tuntutan yang perlu dikonfirmasi langsung kepada Sapnudi sebelum dijadikan kutipan langsung antara lain: mendesak Polda Banten memeriksa legalitas pertambangan, mengungkap pihak yang bertanggung jawab, serta memproses siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
Desakan itu sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum di sektor pertambangan, terutama ketika muncul pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak yang berperan di luar aktivitas operasional sehari-hari.
Nama yang Disebut dalam Informasi Awal Perlu Ditelusuri Berdasarkan Bukti
Dalam informasi awal yang menjadi latar belakang pemberitaan, sejumlah nama disebut oleh sumber sebagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan di Gunung Pinang, yakni H Syd, H FD, IN, dan seseorang yang dikenal dengan sebutan BA.
Namun, hingga naskah ini disusun, redaksi belum memperoleh bukti independen yang memastikan peran, status kepemilikan, ataupun keterlibatan masing-masing pihak dalam dugaan pertambangan tanpa izin tersebut.
Karena itu, nama-nama tersebut tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran hukum. Verifikasi harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perizinan, keterangan saksi, data operasional, serta bukti lain yang diperoleh secara sah.
AMMCB didorong untuk menyampaikan informasi pendukung kepada penyidik agar penelusuran dapat diarahkan pada pertanyaan mendasar: siapa pemilik atau pengendali kegiatan, siapa yang menjalankan operasional, bagaimana hasil tambang dipasarkan, dan apakah terdapat pihak lain yang memiliki tanggung jawab hukum.
Apabila bukti mengarah pada dugaan tindak pidana, penyidik dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan Setoran kepada Pihak Kelurahan Perlu Diuji
Persoalan lain yang memerlukan klarifikasi adalah informasi mengenai dugaan pemberian uang atau setoran kepada pihak di lingkungan Kelurahan Sukadalem.
Informasi tersebut, menurut keterangan awal yang diterima redaksi, berasal dari sejumlah sumber lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan. Akan tetapi, redaksi belum memperoleh bukti transaksi maupun konfirmasi independen yang dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.
Pihak Kelurahan Sukadalem juga belum memberikan klarifikasi kepada redaksi mengenai dugaan itu.
Dengan demikian, informasi mengenai setoran tersebut masih berstatus dugaan dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Meski demikian, apabila tersedia bukti awal yang sah, aparat berwenang dapat diminta memeriksa apakah benar terdapat transaksi, siapa pihak yang terlibat, apa tujuan pemberian uang, dan apakah transaksi tersebut memiliki hubungan dengan kegiatan pertambangan yang dipersoalkan.
Prinsipnya, dugaan harus diuji melalui bukti, bukan disimpulkan melalui rumor. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya harus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum.
Komitmen Penertiban Tambang Harus Terlihat dalam Tindakan
Pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk menertibkan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, implementasi komitmen tersebut di setiap lokasi tetap memerlukan pemeriksaan faktual, koordinasi dengan instansi berwenang, serta tindakan yang didasarkan pada bukti.
Dalam persoalan Gunung Pinang, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai status perizinan kegiatan yang dipersoalkan dan langkah pemeriksaan yang telah dilakukan.
Jika ditemukan kegiatan tanpa izin atau pelanggaran lain, penanganannya perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika kegiatan ternyata memiliki perizinan yang sah, informasi mengenai status tersebut juga perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Transparansi semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih.
Empat Pertanyaan yang Perlu Dijawab Polda Banten
Rencana aksi AMMCB diharapkan mendorong jawaban yang konkret atas sejumlah persoalan berikut.
- Bagaimana status perizinan pertambangan di Gunung Pinang? Apakah lokasi dan kegiatan yang dipersoalkan telah diperiksa oleh instansi berwenang?
- Apakah sudah ada laporan atau pengaduan masyarakat? Jika sudah, bagaimana tindak lanjut dan perkembangan penanganannya?
- Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut? Apakah terdapat bukti yang cukup untuk mengidentifikasi pemilik, pengelola, atau pihak lain yang terkait?
- Apakah dugaan aliran uang memiliki dasar bukti untuk diperiksa? Jika informasi awal dapat dipertanggungjawabkan, apakah aparat akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan?
Pertanyaan tersebut bukan vonis terhadap pihak tertentu. Sebaliknya, hal itu merupakan tuntutan agar persoalan yang berkembang di tengah masyarakat memperoleh kejelasan melalui proses pemeriksaan yang objektif.
Aksi Damai Diharapkan Menjadi Pintu Masuk Pengawasan Publik
Rencana demonstrasi AMMCB merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat untuk mendorong pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan penegakan hukum.
AMMCB dapat memperkuat tuntutannya dengan menyerahkan dokumen pendukung, menyampaikan kronologi informasi, meminta audiensi, dan mendesak penjelasan resmi mengenai tindak lanjut laporan.
Pelaksanaan aksi tetap perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dan mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai.
Bagi masyarakat di sekitar Gunung Pinang, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kegiatan usaha pertambangan. Kepastian hukum, pengawasan lingkungan, dan perlindungan kepentingan masyarakat juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Jika pelanggaran terbukti, penindakan harus dilakukan sesuai hukum. Sebaliknya, pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh proses hukum yang adil.
Publik Menunggu Langkah Nyata, Bukan Sekadar Respons Seremonial
Rencana aksi AMMCB di Polda Banten membawa satu pesan utama: dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di Gunung Pinang perlu memperoleh kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai legalitas kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, serta tindak lanjut atas informasi dugaan aliran uang jika tersedia dasar bukti yang memadai.
Respons aparat nantinya perlu diukur dari kejelasan langkah pemeriksaan, tindak lanjut laporan, dan keterbukaan informasi yang dapat disampaikan tanpa mengganggu proses penyelidikan.
Hingga berita ini disusun, tanggal pelaksanaan aksi, status surat pemberitahuan demonstrasi, dan konfirmasi langsung Sapnudi mengenai pernyataan yang akan dikutip belum tersedia bagi redaksi.
Redaksi juga belum memperoleh keterangan resmi Polda Banten, instansi yang berwenang menangani perizinan pertambangan, maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal. Konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan agar pemberitaan berimbang dan perkembangan penanganan perkara dapat diketahui secara utuh.
Editor: Yudistira
