LEBAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah kini justru menuai sorotan di Kabupaten Lebak. Pelaksanaan program di Kampung Pasir Gendok, Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak, diduga tidak mencerminkan tujuan utama program tersebut.
Sejumlah warga mengeluhkan menu makanan yang diterima para siswa. Berdasarkan informasi yang dihimpun PortalInformasiNusantara.com, paket makanan yang dibagikan hanya berisi nasi, beberapa butir bakso, tahu goreng, serta sedikit sayuran. Menu tersebut dinilai jauh dari konsep makanan bergizi seimbang yang semestinya menjadi ruh Program MBG.
Ironisnya, warga mengaku banyak siswa enggan menghabiskan makanan yang diterima karena menu dianggap kurang menarik dan tidak memenuhi harapan.
“Kalau memang benar seperti itu menunya, di mana letak makan bergizinya? Anak-anak banyak yang tidak menghabiskan makanan,” ujar salah seorang warga.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa dapur MBG yang melayani wilayah tersebut diduga dikelola oleh seseorang berinisial IS, yang disebut-sebut merupakan salah seorang pejabat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lebak.
Apabila informasi tersebut benar, masyarakat menilai penyelenggaraan program semestinya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, dugaan menu yang dinilai tidak memenuhi standar justru berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Ketua Forum LSM Kabupaten Lebak, Yayat Riyatna, meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk Program MBG harus benar-benar diwujudkan dalam makanan yang layak dan memenuhi standar gizi.
“Program MBG bukan sekadar membagikan makanan, tetapi menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak. Kalau benar menu yang diberikan hanya nasi, bakso, tahu, dan sedikit sayuran, maka ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah maupun Badan Gizi Nasional harus segera turun melakukan evaluasi terhadap kualitas menu, penggunaan anggaran, serta sistem pengawasannya,” tegas Yayat.
Yayat juga meminta aparat pengawas internal pemerintah dan instansi yang berwenang melakukan audit menyeluruh apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara standar menu yang seharusnya dengan makanan yang diterima para siswa.
Menurutnya, transparansi menjadi hal yang tidak bisa ditawar, terlebih apabila pengelola dapur memang berasal dari kalangan pejabat publik. Seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, penyusunan menu, hingga distribusi kepada penerima manfaat harus dapat dipertanggungjawabkan.
Forum LSM Kabupaten Lebak mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG di Kampung Pasir Gendok guna memastikan setiap peserta didik memperoleh makanan yang benar-benar memenuhi standar gizi sebagaimana tujuan Program Makan Bergizi Gratis.
Hingga berita ini diterbitkan, PortalInformasiNusantara.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak pengelola dapur MBG yang dikaitkan dengan inisial IS, Dinas Perkim Kabupaten Lebak, maupun Badan Gizi Nasional. Apabila telah memberikan penjelasan, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
