JAKARTA | PortalInformasiNusantara.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sembilan orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Banten dan Jakarta, Kamis (18/12/2025). Dari pengamanan tersebut, salah satu pihak yang diamankan merupakan oknum jaksa.
Informasi itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Tim mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta,” ujar Budi.
Menurut Budi, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara maupun status hukum para pihak. “Perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi atau konstruksi perkara, akan kami sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” tegasnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Tak Segan Copot Pejabat Korup dan Tak Setia pada Rakyat
KPK Konfirmasi OTT di Banten
Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi adanya OTT di wilayah Banten. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa dalam pengamanan tersebut terdapat oknum jaksa.
“Memang ada pengamanan (OTT). Ada oknum jaksa,” kata Fitroh di Gedung Merah Putih KPK.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Gelar Dialog Dua Jam dengan Kepala Daerah Papua, Tegaskan Percepatan Pembangunan
Deretan OTT KPK Sepanjang 2025
Sepanjang tahun 2025, KPK gencar melakukan OTT sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di berbagai daerah dan sektor strategis. Berikut rangkumannya:
- Maret 2025 — OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
- Juni 2025 — OTT dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
- 7–8 Agustus 2025 — OTT di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan) terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.
- 13 Agustus 2025 — OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
- 20 Agustus 2025 — OTT dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan, selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.
- 3 November 2025 — OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
- 7 November 2025 — OTT terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.
- 9–10 Desember 2025 — OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Rangkaian OTT tersebut menegaskan komitmen KPK dalam menindak tegas praktik korupsi dan memperkuat akuntabilitas aparatur negara, termasuk penegak hukum.
Editor | Portalinformasinusantara.com
Tegas • Faktual • Tajam • Berpihak pada Kepentingan Publik
