LEBAK | PORTALINFORMASINUSANTARA.COM– Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampung Pasir Gendok, Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, kian menjadi perhatian publik. Sejumlah warga mengeluhkan kualitas menu makanan yang diterima para siswa karena dinilai belum mencerminkan standar gizi sebagaimana tujuan Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah.
Informasi yang dihimpun BaralakNusantara.com menyebutkan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani wilayah tersebut diduga kuat dikelola oleh seorang pejabat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lebak berinisial IS, yang diketahui menjabat sebagai kepala dinas.
Keluhan masyarakat muncul setelah menu makanan yang diterima siswa disebut hanya terdiri dari nasi, beberapa butir bakso, tahu goreng, serta sedikit sayuran. Warga menilai menu tersebut belum mencerminkan komposisi makanan bergizi seimbang sebagaimana semangat Program MBG.
“Anak-anak banyak yang tidak menghabiskan makanannya. Menunya dinilai kurang menarik dan tidak sesuai harapan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis,” ujar salah seorang warga.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kualitas pengawasan terhadap dapur SPPG serta kesesuaian menu yang disajikan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Barisan Rakyat Lawan Korupsi (BARALAK) Nusantara, Yudhistira, menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada instansi yang berwenang untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur SPPG di Kampung Pasir Gendok.
Menurut Yudhistira, Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sehingga setiap penyelenggara wajib menjaga mutu, kualitas, serta akuntabilitas pelaksanaannya.
“Kami menerima laporan dan keluhan masyarakat mengenai kualitas menu MBG di Pasir Gendok. Jika informasi tersebut benar, maka persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Negara mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit agar anak-anak memperoleh makanan bergizi, bukan sekadar menerima makanan. Karena itu, BARALAK Nusantara akan segera melayangkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional serta instansi terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur SPPG tersebut,” tegas Yudhistira.
Ia menambahkan, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari kualitas menu, pemenuhan standar gizi, kualitas bahan baku, hingga tata kelola dapur dan mekanisme pengawasannya.
“Kami meminta seluruh proses diperiksa secara transparan. Apabila hasil evaluasi nantinya menemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar penyelenggaraan Program MBG, maka harus dilakukan pembenahan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan kami bukan menghakimi siapa pun, tetapi memastikan hak anak-anak untuk memperoleh makanan bergizi benar-benar terpenuhi,” ujarnya.
BARALAK Nusantara juga meminta agar Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur SPPG di Kabupaten Lebak agar kualitas pelayanan tetap sesuai dengan standar program.
Hingga berita ini diterbitkan, BaralakNusantara.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak IS maupun Dinas Perkim Kabupaten Lebak terkait informasi dan keluhan masyarakat tersebut. Redaksi akan memuat penjelasan atau klarifikasi dari pihak terkait sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
