SERANG | Portalinformasinusantara.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memperkuat kemandirian fiskal dan ekosistem keuangan daerah dengan mendorong penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota di Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten). Upaya ini difasilitasi langsung oleh Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, melalui rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.
Rapat tersebut berlangsung di Kantor Wakil Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (22/12/2025), seiring berjalannya skema Kelompok Usaha Bersama (KUB) antara Bank Banten dan Bank Jatim yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Juga: Pemprov Banten Pastikan Pasokan Pangan Aman Jelang Nataru 2025–2026, TPID Kerahkan Langkah Antisipatif
“Ini rapat dengan tiga wilayah di selatan, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Alhamdulillah semuanya hadir,” ujar Dimyati usai pertemuan.
Dimyati menegaskan, OJK telah memberikan clearance atas status efektif KUB Bank Banten dan Bank Jatim. Dengan dasar tersebut, Pemprov Banten mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalihkan RKUD ke Bank Banten sebagai langkah strategis memperkuat bank milik daerah.
“Ketiga daerah ini menerima alasan dan pertimbangannya. Bank Banten adalah milik masyarakat Banten dengan Pemprov Banten sebagai Pemegang Saham Pengendali. Ini tanggung jawab bersama. Saat ini Bank Banten sudah sehat dan bahkan mencatatkan keuntungan,” tegasnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Gelar Dialog Dua Jam dengan Kepala Daerah Papua, Tegaskan Percepatan Pembangunan
Pemprov Banten menargetkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Banten dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon paling lambat Rabu (24/12/2025). Pada hari yang sama, pembahasan serupa juga dijadwalkan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Bupati Pandeglang, Dewi Setiani, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut setelah menerima pemaparan komprehensif dari Wakil Gubernur Banten, OJK, serta jajaran direksi dan komisaris Bank Banten.
“Bank Banten adalah milik masyarakat Banten, termasuk masyarakat Pandeglang. Insya Allah Kabupaten Pandeglang akan bergabung. Ini bentuk sinergi yang baik,” kata Dewi.
Ia juga mengapresiasi peran Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang telah memfasilitasi dialog dan mediasi, sehingga tercipta kesamaan visi untuk membesarkan bank kebanggaan daerah.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Tak Segan Copot Pejabat Korup dan Tak Setia pada Rakyat
Sementara itu, Kepala Perwakilan OJK Provinsi Banten, Adi Dharma, menyatakan optimistis terhadap percepatan pemulihan kinerja Bank Banten apabila seluruh pemerintah daerah konsisten menempatkan RKUD di bank tersebut.
“Rencana Aksi Pemulihan Bank Banten sebenarnya berjalan hingga 2030. Namun, jika delapan kabupaten dan kota menempatkan RKUD di Bank Banten, proses penyehatan dapat selesai dalam dua hingga tiga tahun. Bank Banten akan semakin mandiri dan sehat,” jelas Adi.
Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, menambahkan bahwa hingga November 2025, aset Bank Banten telah melampaui Rp10 triliun dengan laba bersih unaudited mencapai Rp41,9 miliar. Menurutnya, kerja sama penempatan RKUD akan memberikan dampak luas, tidak hanya pada layanan penggajian aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga pada penyaluran kredit dan penguatan layanan perbankan daerah.
“KUB dengan Bank Jatim bukan hanya pemenuhan modal inti, tetapi juga sinergi bisnis dan transfer teknologi. Implementasi Smart Hospital di RSUD Balaraja serta perluasan jaringan kantor di Lebak dan Serang menjadi bukti nyata,” pungkas Busthami.
Editor | Portalinformasinusantara.com
Tegas • Faktual • Tajam • Berpihak pada Kebenaran Publik
