SERANG | Portalinformasinusantara.com – Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat—mulai dari melonjaknya harga kebutuhan pokok, menyempitnya lapangan kerja, hingga kian menjauhnya rasa keadilan—ironi dalam praktik bernegara kembali menguat. Kekuasaan terus mengatasnamakan rakyat dalam berbagai pidato dan slogan, namun pada saat yang sama justru mendorong wacana yang berpotensi menggeser hak paling mendasar rakyat: hak memilih pemimpin secara langsung.
Wacana pemilihan eksekutif melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali digulirkan dengan dalih stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Namun, di balik istilah teknokratis tersebut, tersimpan risiko pengerdilan hak politik warga negara. Rakyat yang selama ini menjadi sumber legitimasi kedaulatan diminta menepi, memberi ruang bagi kesepakatan elite politik, tanpa mekanisme koreksi dan kontrol publik yang memadai.
Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan: Kita Tak Inginkan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Pemilihan langsung bukan sekadar prosedur administratif, melainkan simbol pengakuan atas martabat rakyat yang lahir dari perjuangan panjang demokrasi. Mengembalikan proses tersebut ke ruang tertutup berarti mengulang praktik masa lalu dengan kemasan yang lebih halus, namun dengan esensi yang sama: menjauhkan rakyat dari pusat pengambilan keputusan.
Negeri ini tengah menghadapi tantangan besar—krisis ekonomi, tekanan sosial, dan ketidakpastian global—yang menuntut kepemimpinan berlegitimasi kuat. Legitimasi itu hanya dapat lahir dari mandat langsung rakyat, bukan dari lobi politik dan kalkulasi kekuasaan. Kekuasaan yang lahir tanpa mandat jujur berisiko rapuh, dan kebijakan yang dihasilkannya kehilangan pijakan moral.
Baca Juga: OTT KPK di Jakut: Delapan Pejabat Pajak Diamankan, Diduga Terlibat Transaksi Suap Ratusan Juta Rupiah
Sejarah dunia memberikan peringatan tegas. Venezuela runtuh perlahan saat pemilu kehilangan makna dan kepercayaan publik menguap. Mesir pasca-Arab Spring memperlihatkan stabilitas semu yang dibangun melalui penyempitan demokrasi. Myanmar terjerumus dalam konflik berkepanjangan ketika suara rakyat dibatalkan. Sri Lanka menyaksikan runtuhnya kekuasaan bukan oleh senjata, melainkan oleh kelelahan rakyat akibat hilangnya legitimasi.
Tak satu pun dari negara-negara tersebut runtuh karena rakyat terlalu bebas. Mereka runtuh karena kekuasaan terlalu takut pada suara warganya sendiri.
Ini bukan sekadar kritik gaduh, melainkan peringatan dingin: kekuasaan yang menjauh dari rakyat akan kehilangan pijakan. Legitimasi yang dipaksakan akan runtuh oleh waktu. Rakyat mungkin bersabar, tetapi mereka tidak lupa. Ketika suara sah terus dikecilkan, diam rakyat bukan tanda tunduk—melainkan jeda panjang sebelum menentukan arah baru bagi negeri ini.
Editor | Abah Elang Mangkubumi
