Lebak – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya, saat acara halal bihalal menjadi sorotan tajam publik. Dalam forum yang seharusnya penuh nuansa silaturahmi dan saling memaafkan, Hasbi justru menyebut Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dengan istilah “mantan narapidana”.
Ucapan tersebut langsung menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh organisasi masyarakat. Ketua Ormas Badak Banten Kabupaten Lebak, Emus Nanang, menilai pernyataan itu sangat tidak pantas dan mencederai marwah kepemimpinan daerah.
“Pernyataan seperti itu tidak mencerminkan etika seorang pemimpin. Ini bukan hanya soal kata-kata, tetapi soal sikap dan integritas dalam menjaga kehormatan jabatan,” tegas Emus Nanang, Selasa.(31/3/26).
Menurutnya, forum halal bihalal seharusnya menjadi ruang mempererat kebersamaan, bukan justru membuka luka lama atau melontarkan stigma yang berpotensi merendahkan pihak lain di ruang publik.
Lebih jauh, Emud menilai bahwa ucapan tersebut menunjukkan lemahnya kontrol diri seorang kepala daerah dalam menjaga komunikasi publik yang sehat dan beradab. Ia mengingatkan bahwa setiap perkataan pejabat publik memiliki dampak luas, terlebih disampaikan dalam forum resmi.
Kritik tajam pun mengalir dari masyarakat yang menilai bahwa pernyataan tersebut bukan hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi merusak keharmonisan internal pemerintahan Kabupaten Lebak.
Dalam konteks kepemimpinan modern, seorang kepala daerah dituntut mampu menjadi teladan dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Alih-alih memperkuat soliditas, pernyataan seperti ini justru memperlihatkan adanya retakan komunikasi di lingkar kekuasaan.
Jika benar ucapan tersebut dilontarkan tanpa pertimbangan matang, maka publik berhak mempertanyakan kapasitas moral dan kedewasaan komunikasi seorang pemimpin daerah.
Momentum halal bihalal seharusnya menjadi simbol rekonsiliasi dan persatuan. Namun yang terjadi justru sebaliknya—ruang sakral itu ternodai oleh pernyataan yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan.
Kini publik menanti klarifikasi dan sikap resmi dari Bupati Lebak. Permintaan maaf secara terbuka bukan hanya diperlukan, tetapi menjadi keharusan moral untuk memulihkan kepercayaan dan menjaga wibawa kepemeribtahan
editor: Yudistira
