JAKARTA, Portalinformasinusanatara.com – Pemerintah resmi meluncurkan 17 program paket ekonomi 2025 atau yang dikenal dengan istilah 8+4+5 program. Paket kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa skema tersebut mencakup 8 program akselerasi di 2025, 4 program lanjutan di 2026, serta 5 program unggulan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja.
Baca Juga: Isu Pergantian Kapolri Mencuat, Kepala BNN Komjen Suyudi Angkat Bicara
“Rapat bersama Bapak Presiden membahas arah kebijakan ekonomi yang akan kita terapkan di tahun 2025. Paket ini terdiri dari delapan program akselerasi, empat program lanjutan, serta lima program penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025).
Delapan Program Akselerasi 2025:
- Program magang bagi lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) melalui kerja sama dengan sektor industri.
- Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor pariwisata.
- Bantuan pangan pada Oktober–November 2025 berupa 10 kilogram beras per bulan.
- Bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga tenaga logistik.
- Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
- Program percepatan deregulasi PP28 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR digital ke OSS.
- Program perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) berupa peningkatan kualitas pemukiman serta penyediaan ruang kerja bagi pelaku Gig Economy.
- Dukungan kebijakan strategis dari Kemenko Perekonomian.
Baca Juga: Isu Pergantian Kapolri Mencuat, Kepala BNN Komjen Suyudi Angkat Bicara
Empat Program Lanjutan 2026:
- Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM hingga 2029, sekaligus penyesuaian kriteria penerimanya.
- Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata melalui APBN 2026.
- PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya (APBN 2026).
- Diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja bukan penerima upah (BPU).
Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja:
- Koperasi Desa Merah Putih dengan target 80 ribu unit usaha baru yang mampu menyerap hingga 1 juta tenaga kerja pada akhir 2025.
- Kampung Nelayan Merah Putih, program jangka panjang di 4.000 titik yang diproyeksikan membuka 200 ribu lapangan kerja.
- Revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektare dengan target penyerapan 168 ribu tenaga kerja.
- Modernisasi kapal nelayan sebanyak 1.000 unit yang diharapkan menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru.
- Program Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870 ribu hektare yang ditargetkan membuka 1,6 juta lapangan kerja.
Baca Juga: Aktivis Geruduk DPRD Lebak, Bongkar Dugaan Pelanggaran di Mi Gacoan
Airlangga menegaskan, seluruh program tersebut bukan hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memastikan rakyat mendapatkan manfaat langsung melalui kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta dukungan keberlanjutan usaha kecil dan menengah.
