BANTEN | Portalinformasinusantara.com — Proyek Pembangunan Jembatan Cimoyan Ruas Jalan Picung–Munjul senilai Rp6,5 miliar yang bersumber dari APBD 2025 kini menjadi sorotan publik. Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi baja tulangan beton memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas konstruksi dan efektivitas pengawasan teknis.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Banten, proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten tersebut memiliki pagu anggaran Rp6.500.000.000,00 dengan nilai HPS Rp6.499.800.600,00 dan berstatus tender selesai.
Proyek ini bertujuan mengatasi kerusakan serta kerentanan jembatan lama terhadap banjir, sekaligus meningkatkan kelas jembatan menjadi Kelas A dengan lebar 7 meter, yang ditargetkan rampung pada akhir 2025.
Baca Juga: Dugaan Percaloan Rekrutmen di PT Nikomas Gemilang, Oknum Pegawai Diduga Tarik Rp7–10 Juta dari Pencari Kerja
Namun, tim investigasi menemukan indikasi perbedaan antara spesifikasi baja tulangan beton dalam dokumen lelang dengan dokumen dukungan material yang digunakan pelaksana kegiatan. Dalam dokumen persyaratan tercantum penggunaan baja tulangan beton mutu BJTS 420. Sementara itu, dokumen pendukung material menunjukkan indikasi spesifikasi berbeda.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka proyek bernilai miliaran rupiah itu berpotensi mengalami penurunan mutu konstruksi dan berdampak pada kekuatan struktur jembatan.
Ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek konstruksi jembatan dapat menimbulkan:
- Penurunan daya dukung struktur
- Potensi retak dini pada beton bertulang
- Risiko deformasi berlebih
- Berkurangnya usia layan jembatan
Selain risiko teknis, penyimpangan spesifikasi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah yang bersumber dari APBD 2025.
Baca Juga: Polda Banten Gelar Konferensi Pers Kasus Kecelakaan Anak di Pandeglang, Penyelidikan Masih Berjalan
Dewan Pimpinan Pusat Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (Baralak Nusantara) secara resmi melayangkan Laporan Pengaduan (LAPDU) kepada Inspektorat guna meminta audit investigatif menyeluruh.
Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira, menegaskan bahwa proyek bernilai besar wajib diawasi secara ketat dan transparan.
“Ini proyek Rp6,5 miliar uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Jika dalam dokumen disebut BJTS 420, maka yang terpasang harus sesuai. Tidak boleh ada penurunan mutu,” tegas Yudistira.
Ia menambahkan, pengawasan internal tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh aspek teknis di lapangan.
Baca Juga: Komisi Pemberantasan Korupsi Dukung RUU Perampasan Aset, Dorong Pemulihan Kerugian Negara Lebih Optimal
“Kami meminta Inspektorat melakukan audit teknis dan uji laboratorium material secara independen. Jangan sampai APBD 2025 dirugikan karena ketidaksesuaian spesifikasi. Ini menyangkut keselamatan publik dan integritas anggaran daerah,” ujarnya.
Menurutnya, audit investigatif harus dilakukan secara terbuka dan profesional untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran spesifikasi maupun potensi kerugian negara.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Hingga berita ini dipublikasikan, Direktur pihak pelaksana kegiatan belum dapat dihubungi untuk dimintai klarifikasi. Upaya konfirmasi melalui saluran komunikasi yang tersedia belum memperoleh tanggapan.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak pelaksana maupun instansi terkait guna menjaga prinsip keberimbangan informasi sesuai kaidah jurnalistik.
Editor | Portalinformasinusantara.com
Tegas • Faktual • Tajam • Berpihak pada Kebenaran Publik
