JAKARTA | Portalinformasinusantara.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto terkait temuan kebocoran anggaran daerah. Kondisi ini menjadi alasan utama pemerintah tidak menaikkan Transfer ke Daerah (TKD) pada periode anggaran saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam Dialog Interaktif “Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya” pada kegiatan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahap II Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo menunjukkan kekecewaan terhadap praktik belanja daerah yang tidak disiplin dan cenderung rawan penyimpangan. “Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Jadi, kalau sekarang saya bilang lagi, ada Presiden, ‘Pak Presiden, naikin’. Pasti enggak dikasih,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Jumat (12/12/2025).
Baca Juga: Pemprov Banten Pastikan Pasokan Pangan Aman Jelang Nataru 2025–2026, TPID Kerahkan Langkah Antisipatif
Purbaya menegaskan bahwa perbaikan tata kelola belanja daerah menjadi syarat mutlak agar pemerintah pusat dapat meningkatkan dukungan fiskal ke daerah. Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan menyeluruh.
“Perbaikilah cara Anda membelanjakan uang. Anggarannya ada yang bocor-bocor. Nanti kalau bagus, saya yakin triwulan ke-2 tahun depan akan jauh lebih banyak di sana,” ucapnya.
Purbaya memastikan dirinya siap kembali menghadap Presiden apabila daerah menunjukkan komitmen disiplin fiskal. “Kalau bagus, nanti saya akan menghadap Presiden, minta anggaran Anda direvisi. Dan kita mampu, uang kita cukup harusnya,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Purbaya juga menekankan peran strategis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD sebagai garda depan pengawasan anggaran. Ia menilai DPRD memiliki posisi penting untuk memperkuat fondasi fiskal daerah dan memastikan efektivitas belanja publik.
Baca Juga: Jerat Korupsi Berlapis: Ardito Wijaya Diduga Gunakan Fee Proyek untuk Operasional dan Utang Kampanye Pilkada
“Teman-teman di daerah yang punya Pemdanya, tolong diawasi. Jadi, bantu saya untuk membantu Bapak-Bapak semua,” katanya.
Selain soal akuntabilitas anggaran, Purbaya mengingatkan bahwa daerah harus menciptakan iklim bisnis yang sehat agar pertumbuhan ekonomi dapat bergerak lebih cepat. Menurutnya, perbaikan iklim investasi merupakan bagian penting dari strategi fiskal yang berorientasi pada daya saing daerah.
“Kalau sekarang lagi lesu, kalau iklim bisnisnya diperbaiki, orang mulai jalan lagi. Kalau bagus, mereka akan cepat mengimplementasikan rencana bisnisnya,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Teken Aturan Denda Tambang di Kawasan Hutan, Nikel Termahal Rp 6,5 Miliar per Hektare
Purbaya juga menyoroti kebiasaan sebagian daerah yang meminta keuntungan di awal ketika investor masuk. Ia menegaskan pola tersebut harus diakhiri karena hanya membuat investor enggan berinvestasi.
“Kalau ada investor di tempat Anda, jangan minta uang depan. Biar mereka tumbuh, nanti profitnya bagi-bagi. Kalau daerah sukanya minta di depan, akhirnya investornya mundur,” pungkasnya.
Editor: Portalinformasinusantara.com
Tegas • Faktual • Tajam • Berpihak pada Kepentingan Publik
