JAKARTA | Portalinformasinusantara.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkap fakta mengejutkan terkait praktik penyelundupan besar-besaran hasil tambang timah Indonesia, khususnya di Bangka Belitung (Babel). Menurutnya, sekitar 80 persen timah dari Babel diselundupkan ke luar negeri setiap tahunnya melalui jalur ilegal.
“Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang sejak lama dikenal sebagai pusat tambang timah dunia, terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal,” tegas Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo: Korupsi di Indonesia Sangat Memprihatinkan, Negara Rugi Ratusan Triliun Setiap Tahun
Untuk memutus praktik ilegal tersebut, Presiden Prabowo telah memerintahkan operasi gabungan sejak 1 September 2025. Operasi ini melibatkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan fokus menutup jalur penyelundupan melalui laut.
“Selama ini hampir 80 persen hasil timah diselundupkan tiap tahun. Sekarang, bahkan sampan kecil pun tidak bisa lagi membawa timah keluar,” tegas Prabowo.
Baca Juga: Menteri ESDM Pastikan Penindakan Tegas terhadap Tambang Ilegal, Sejalan dengan Instruksi Presiden Prabowo
Melalui operasi gabungan itu, pemerintah menargetkan penyelamatan kerugian negara hingga Rp 67 triliun. Angka tersebut terdiri atas Rp 22 triliun yang diproyeksikan dapat diselamatkan sepanjang September–Desember 2025, serta Rp 45 triliun pada tahun 2026.
“Kita perkirakan hingga akhir tahun ini Rp 22 triliun bisa diselamatkan. Tahun depan, dari Bangka dan Belitung saja, kita target Rp 45 triliun,” jelas Prabowo.
Selain timah, Presiden juga mengingatkan adanya potensi penyelundupan pada sektor mineral lain. Limbah nikel berupa mineral tanah jarang (rare earth) disebut memiliki nilai tinggi dan rawan diselundupkan. Untuk itu, ia memerintahkan Bea Cukai merekrut ahli kimia guna mengantisipasi praktik tersebut.
Baca Juga: HUT ke-25 Provinsi Banten, Gubernur Andra Soni Ajak ASN Tingkatkan Pelayanan Publik
“Orang awam melihatnya hanya seperti pasir, padahal nilainya luar biasa besar,” kata Kepala Negara.
Fenomena tambang ilegal di Babel sebelumnya juga dikeluhkan Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada 22 September 2025. Menurutnya, PT Timah kerap kalah bersaing karena penambang ilegal tidak dibebani kewajiban pajak, royalti, maupun biaya reklamasi.
“Di Babel terjadi persaingan bebas antara penambang legal dan ilegal. Kami kalah karena pihak ilegal tidak membayar pajak, royalti, atau jasa reklamasi, sedangkan kami harus menanggung semua kewajiban itu,” ungkap Restu.
Baca Juga: Aktivis LSM Matahari Apresiasi Langkah Gubernur Jabar Tertibkan Tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang
Dari sisi harga, PT Timah juga kerap tersudut karena penambang ilegal berani mematok harga lebih tinggi. “Setiap kali PT Timah menaikkan harga Rp 250 ribu per kilogram, pihak ilegal langsung menaikkan lebih besar. Akhirnya kami kalah bersaing di lapangan,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, PT Timah kini membentuk Satuan Tugas (Satgas) internal. Satgas ini bertugas memperkuat pengawasan, melakukan pemagaran di wilayah izin usaha pertambangan (IUP), serta menertibkan aktivitas tambang liar.
Baca Juga: INKANAS Banten Gelar Gashuku 2025, Cetak Karateka Berkarakter dan Berprestasi
“Penambangan ilegal disebut ilegal karena tidak melalui prosedur resmi. Kami berupaya mengorganisir agar aktivitas ilegal dapat diarahkan menjadi legal,” pungkas Restu.
Dengan langkah tegas pemerintah dan sinergi BUMN, diharapkan praktik penyelundupan timah yang selama ini merugikan negara bisa diberantas, sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia.
