JAKARTA | Portalinformasinusantara.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan adanya ketertarikan pihak swasta untuk mengelola dan memanfaatkan lumpur sisa banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Inisiatif tersebut dinilai sejalan dengan agenda pemerintah dalam mempercepat normalisasi sungai dan pemulihan pascabencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).
Presiden menjelaskan, berdasarkan laporan Gubernur Aceh, minat swasta tidak hanya terbatas pada lumpur yang mengendap di alur sungai, tetapi juga lumpur yang menutup area persawahan dan lahan terdampak lainnya.
Baca Juga: Prabowo Soroti Kritik Tidak Sehat: Menteri Turun ke Lokasi Bencana Bukan untuk Wisata
“Gubernur melaporkan kepada saya, ada pihak swasta yang tertarik. Lumpur itu bisa dimanfaatkan di berbagai tempat, bukan hanya di sungai, tetapi juga di sawah dan sebagainya. Silakan, ini saya kira bagus sekali kalau ada swasta yang membeli dan mengelola lumpur tersebut,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan, ketertarikan pihak swasta tersebut perlu segera dikaji secara teknis dan administratif agar dapat dieksekusi tanpa menghambat proses pembersihan. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta akan mempercepat penanganan pendangkalan muara dan alur sungai, yang selama ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya banjir berulang di wilayah Aceh.
“Pendangkalan kuala-kuala, pembersihan muara sungai, membuka kembali akses sungai itu sangat penting. Dengan begitu, sungai bisa kembali berfungsi dan kita lebih siap menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan,” tegas Presiden.
Baca Juga: Kejati Jatim Dalami Dugaan Korupsi PT DABN Probolinggo, Telusuri Dalang dan Aliran Dana
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan usulan dari jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI agar pembersihan lumpur di sungai-sungai besar di Aceh dilakukan secara masif dan terintegrasi.
Sjafrie menekankan pentingnya pendalaman alur sungai yang dilakukan bersamaan dengan pengerahan kapal pengangkut alat berat. Skema tersebut dinilai lebih efektif untuk membersihkan lumpur, sedimen, serta material kayu yang menyumbat aliran sungai.
“Kita lakukan dua hal sekaligus, pendalaman sungai dan pengangkutan alat berat. Kapal bisa masuk langsung untuk membersihkan lumpur dan kayu-kayu. Ini harus kita lakukan secara besar-besaran, tidak hanya di Aceh Tamiang, tetapi juga di Bireuen dan wilayah lain yang memungkinkan,” ujar Sjafrie.
Baca Juga: Lonjakan Laporan Gratifikasi, KPK Catat Rp16,40 Miliar Sepanjang 2025
Pembersihan sungai secara menyeluruh diharapkan dapat membuka kembali jalur distribusi air dan logistik, sekaligus memungkinkan kapal pembawa bantuan serta alat berat menjangkau langsung lokasi penanganan bencana. Langkah ini dinilai lebih efisien dibandingkan skema sebelumnya yang mengandalkan jalur darat.
Editor | Portalinformasinusantara.com
Tegas • Faktual • Tajam • Berpihak pada Kebenaran Publik
