SERANG | Portalinformasinusantara.com — Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik tajam dari Abah Elang Mangkubumi. Dalam pernyataan nurani yang disampaikannya di Serang, Banten, Abah Elang menilai pelaksanaan MBG saat ini telah melampaui batas kewajaran kebijakan negara karena dijalankan secara tergesa-gesa, terkesan dipaksakan, dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, dalam perspektif agama dan kenegaraan, kekuasaan bukan sekadar otoritas, melainkan amanah dan tanggung jawab moral. Sejarah, kata dia, tidak menilai kekuasaan dari pencitraan, tetapi dari dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan rakyat.
“Niat baik tidak otomatis melahirkan kebijakan yang benar. Kekuasaan yang merasa paling tahu sering kali lupa mendengar,” tegas Abah Elang.
Baca Juga: Pasar Kampung Semi Terendam Banjir, Aktivitas Ekonomi Warga Lumpuh Total
MBG Dinilai Salah Menempatkan Prioritas Negara
Abah Elang mengingatkan bahwa negara saat ini masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan struktural yang belum terurai, kualitas dan pemerataan pendidikan yang tertinggal, layanan kesehatan dasar yang timpang, hingga nasib petani, nelayan, dan keterbatasan lapangan kerja produktif.
Namun, dalam kondisi tersebut, negara justru mendorong satu program konsumtif berskala nasional yang harus diulang setiap hari. Menurutnya, langkah ini berpotensi menyederhanakan persoalan bangsa secara berbahaya.
“Memberi makan bukan jawaban atas seluruh krisis nasional. Negara keliru jika mendahulukan program konsumtif sementara kewajiban struktural tertinggal,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam kaidah agama, mendahulukan yang tidak mendesak dengan mengabaikan kewajiban utama merupakan bentuk kekeliruan serius dalam pengambilan kebijakan publik.
Baca Juga: JAMBAKK Banten Soroti Dugaan SBU Tak Sesuai pada Tender Pematangan Lahan Huntara Lebak Gedong
Masalah Teknis dan Risiko Moral Kekuasaan
Abah Elang juga menyoroti berbagai persoalan teknis MBG di lapangan, mulai dari distribusi yang belum siap, kualitas yang tidak seragam, hingga ketepatan waktu yang kerap bermasalah. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kegagalan perencanaan, bukan sekadar kesalahan kecil.
Selain itu, ketergantungan pada vendor besar dinilai membuka ruang dominasi modal dan menggeser peran petani lokal. Lemahnya pengawasan anggaran, di tengah besarnya alokasi dana yang berulang, juga dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidakadilan.
“Ketika sekolah dan guru dibebani urusan dapur, sementara tugas utama mendidik akal dan akhlak belum tuntas, maka negara sedang salah arah,” tegasnya.
Jika berbagai persoalan ini diketahui namun tetap dipaksakan, Abah Elang menilai yang dipertaruhkan bukan lagi teknis program, melainkan akhlak kekuasaan.
Baca Juga: Ketika Tender Bukan Lagi Soal Kompetensi: Catatan Kritis Pengelolaan APBD Lebak
Politik Anggaran Dinilai Tidak Berpihak pada Kemandirian Rakyat
Lebih jauh, Abah Elang mengkritik politik anggaran di balik MBG. Ia menilai ketimpangan terjadi ketika pendidikan bermutu, layanan kesehatan dasar, dukungan bagi petani dan nelayan, serta penciptaan lapangan kerja produktif masih kekurangan anggaran, sementara dana besar justru dialokasikan untuk program yang habis dikonsumsi dalam satu hari.
“Kebijakan seperti ini membangun ketergantungan, bukan kemandirian. Ini bertentangan dengan amanat Pancasila dan prinsip keadilan sosial,” ujarnya.
Seruan Langsung kepada Presiden RI
Dalam pernyataan yang sarat tanggung jawab moral dan kebangsaan, Abah Elang menyampaikan seruan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar tidak membiarkan gengsi kekuasaan mengalahkan kebijaksanaan kepemimpinan.
Menurutnya, mengkaji ulang kebijakan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian seorang pemimpin. Sejarah Indonesia, kata dia, tidak mencatat pemimpin dari seberapa keras mempertahankan kebijakan, tetapi dari keberanian mengoreksi arah ketika tanda bahaya muncul.
“Jika MBG terus dipaksakan tanpa koreksi menyeluruh, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tetapi kepercayaan rakyat dan legitimasi moral negara,” tandasnya.
Baca Juga: Ahmad, Pengelola MBG Desa Padasuka: Menyambung Rantai Kesejahteraan dan Memberdayakan Masyarakat
Penutup: Peringatan Nurani untuk Negeri
Abah Elang menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa bangsa ini tidak kekurangan program, melainkan keberanian untuk berhenti, menimbang ulang, dan berpihak pada kemaslahatan jangka panjang.
“Kebijakan yang benar tidak lahir dari pemaksaan, tetapi dari keberanian mengakui batas,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan peringatan agar negara tidak melawan nuraninya sendiri.
Editor | Portalinformasinusantara.com
Tegas • Faktual • Tajam • Berpihak pada Kepentingan Publik
