LEBAK– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024. KPU Banten menyasar para pemilih pemula.
Salah satu upaya KPU Banten adalah dengan menggelar Jambore Santri di Cileles, Kabupaten Lebak. KPU Banten merangkul pemilih pemula dari pesantren itu untuk menyukseskan Pilkada Banten 2024.
Ketua KPU Banten, M Ihsan, mengatakan, Jambore Santri diikuti oleh 500 santri. Mereka mengikuti jambore sejak Rabu, 13 November 2024, hingga Jumat, 15 November 2024.
BACA:Bawaslu Kerahkan 84 Panwascam Untuk Awasi Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilkada Lebak
“Alhamdulillah, kemarin kita sudah melakukan jambore yang diikuti oleh ratusan santri di Kabupaten Lebak. Dalam acara itu kita mengajak para santri yang sudah memiliki hak memilih untuk menyalurkan haknya pada 27 November nanti,” ujar Ihsan, Sabtu, 16 November 2024.
Di Pilkada Banten 2024, mayoritas pemilih merupakan para pemilih pemula dan muda. Jumlahnya signifikan, yakni 61,62 persen dari total jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.842.646.
Di Jambore Santri, Ihsan juga menyinggung momentum Hari Pahlawan, dimana santri punya nilai historis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
BACA:KPU Pastikan Persiapan Pilkada Serentak 2024 Sudah 99 Persen
“Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat terutama untuk pemilih pemula dengan segmen santri, sebagai kelompok keagamaan yang mempunyai tradisi keilmuan yang kuat untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Banten,” ungkapnya.
Selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Jambore Santri juga untuk membangun suasana yang kondusif dengan sesi doa bersama, istighosah, dan bermunajat kepada Tuhan yang Maha Esa agar momentum sirkulasi elite di Banten melalui Pilkada serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024 lancar dan melahirkan pemimpin yang amanah.
Rangkaian agenda Jambore Santri ini juga mengajak ulama, kiai, dan tokoh agama untuk menjadi pemersatu masyarakat agar tidak mengindahkan praktik politik uang, politisasi SARA, dan penyebaran hoaks di Pilkada.
