SERANG | Portalinformasinusantara.com — Suara keras datang dari tokoh kharismatik, Abah Elang Mangkubumi, yang juga menjabat sebagai Dewan Khos PP PSNU Pagar Nusa. Dengan nada penuh keprihatinan dan tanggung jawab moral, Abah Elang menyoroti arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang dinilainya menyimpang dari keputusan nasional.
Menurutnya, langkah Pemkab Serang yang tetap memberi ruang bagi proyek PIK-2 justru bertolak belakang dengan keputusan tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah mencabut status proyek tersebut dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Juga: Sinergi Tokoh dan Aktivis: Lebak Menuju Daerah Hijau, Bersih, dan Ramah Lingkungan
“Keputusan Presiden merupakan bentuk ketegasan negara dalam mengoreksi arah pembangunan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan penggusuran ekonomi rakyat pesisir,” tegas Abah Elang dalam pernyataannya, Rabu (15/10/2025).
Namun, lanjutnya, Pemkab Serang justru melangkah ke arah berbeda. Ia menilai pemerintah daerah terkesan menutup mata terhadap keputusan pusat dan memilih berdamai dengan kepentingan modal besar.
“Yang lebih menyedihkan, Bupati Serang sendiri pernah berjanji akan berpihak pada rakyat kecil. Janji itu disampaikan dengan lantang — bahwa tak akan ada satu pun kebijakan yang boleh merugikan masyarakat, apalagi mengorbankan tanah dan laut milik rakyat. Tapi hari ini, ketegasan itu lenyap di hadapan investor,” ujarnya.
Baca Juga: Kepemimpinan yang Menyalakan Harapan: Tujuh Bulan Hasbi Jayabaya Membangun Lebak dengan Nurani
Abah Elang juga mempertanyakan bentuk keberanian yang ditunjukkan oleh kepala daerah ketika berhadapan dengan kepentingan modal besar. Ia menyindir bahwa ketegasan seorang pemimpin seharusnya tidak hanya berhenti di panggung politik, tetapi juga tampak nyata dalam tindakan saat memegang kekuasaan.
“Apakah membiarkan tanah nelayan dibebaskan dan tambak rakyat dialihfungsikan bisa disebut keberanian? Ataukah ketegasan itu hanya berlaku saat kampanye, tapi hilang ketika berhadapan dengan kekuasaan uang?” sindirnya.
Dengan tegas, Abah Elang mengingatkan kembali bahwa “janji seorang pemimpin adalah utang di hadapan rakyat dan Tuhan.” Ia menegaskan, ketika janji itu diingkari, maka hilanglah keberkahan dalam kekuasaan.
Baca Juga:Tax Amnesty Dinilai Cederai Rasa Keadilan, Tuntutan Reformasi Pajak Menguat
Abah Elang menilai langkah Presiden menghentikan proyek PIK-2 semestinya menjadi sinyal moral sekaligus peringatan keras bagi pemerintah daerah agar berhenti mencari celah hukum yang memungkinkan proyek tersebut tetap berjalan dengan dalih revisi RTRW atau kesepakatan investasi.
“Pemkab Serang harus berani berdiri di sisi rakyat, bukan di sisi pemodal. Kekuasaan sejati tidak diukur dari banyaknya investasi yang masuk, tetapi dari seberapa besar keberpihakan seorang pemimpin terhadap kehidupan rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyerukan agar jajaran pemerintah daerah menghormati keputusan Presiden dan menepati janji politik yang pernah diucapkan kepada masyarakat.
Baca Juga: Gubernur Banten Tekankan Ukhuwah Islamiyah di Peringatan Maulid Nabi di Padepokan Bumi Alit Pajajaran
“Pembangunan boleh besar, tapi jangan sampai mengorbankan manusia dan martabat rakyat. Tanah dan laut Serang bukan untuk dijual. Itu warisan leluhur, hak anak bangsa, dan sumber kehidupan rakyat kecil,” ujarnya menegaskan.
Di akhir pernyataannya, Abah Elang Mangkubumi menutup dengan pesan moral yang tajam:
“Pemimpin yang tegas bukan dia yang berani pada rakyat, tetapi dia yang berani menolak tekanan demi membela kebenaran.”
Abah Elang Mangkubumi | Dewan Khos PP PSNU Pagar Nusa
