LEBAK – Aktivis Kebijakan Publik, Mambang Hayali mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak, untuk mengusut tuntas soal dugaan pemotongan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa.
Dugaan kasus pemotongan KIP tersebut terjadi di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung pada tahun 2023, yang diduga dilakukan petinggi kampus.
Mambang mengungkapkan, bahwa dugaan pemotongan KIP sudah pernah ditangani oleh Kejari Lebak pada tahun 2023.
Akan tetapi, sampai tahun 2025 ini, belum ada kelanjutan dan kepastian dari Kejari Lebak terkait kasus pemotongan KIP tersebut.
“Saya mendorong ini harus dituntaskan sama Kejari Lebak, jangan sampai tidak,” katanya dalam pesan WhatsApp, Jumat (7/2/2025).
“Karena kenapa? Karena negara kita negara hukum, di mana setiap kesalahan yang dilakukan akan mendapatkan balasan,” lanjutnya.
Mambang menyayangkan, jika Kejari Lebak tidak menindaklanjuti terkait kasus dugaan pemotongan KIP, yang sudah sempat ditangani di tahun 2023 itu.
“Kalau sudah ditangani, kemudian tidak ada transparansi, ya perlu dipertanyakan kenapa? Nah ini yang kita khawatirkan soal tranparansi penindakan hukum,” katanya.
Tidak hanya itu, Mambang juga menilai, kinerja Kejari Lebak masih lemah dalam menegakan supremasi hukum.
Sebab, kasus yang sudah satu tahun lamanya tidak terselesaikan dan tidak dituntaskan.
“Artinya supremasi hukum di Lebak masih belum lemah.”
“Masa iya pihak kampusnya sudah diperiksa, tiba-tiba adem begitu saja, kan orang semuanya bertanya-tanya,” ujarnya.
Mambang mengaku khawatir, jika Aparat Penegak Hukum (APH) tidak mengusut tuntas, maka kasus serupa bisa terulang kembali.
“Makanya kita dorong kepercayaan itu kepada APH, karena itu adalah kewenangan mereka.”
“Jangan sampai ada kasus yang kongkalikong selesai di bawah meja,” ucapnya.
“Kalau ini dibiarkan Kejari dan tidak langkah hukum pasti, kita akan melakukan aksi unjuk rasa,” sambungnya.
