LEBAK, (PIN),- Mulyadi Jayabaya atau JB buka-bukaan soal kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Lebak. Bahkan mantan Bupati Lebak 2 periode itu langsung menunjuk hidung kepala OPD yang dinilainya bermasalah dan kinerjannya diminta untuk dievelausi oleh Bupati.
Hal itu disampaikan JB saat menghadiri acara gerakan tanam padi sawah serentak bersama di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Selasa 27 Mei 2025. Menurutnya di lingkungan Pemkab Lebak, masih banyak pegawai yang tidak mendukung kebijakan pimpinannya yaitu Bupati dan Wakil Lebak.
“Buat apa jika tidak mau mendukung arah kebijakan pimpinan,” kata JB.
Bahkan dalam kesempatan itu, JB yang juga menjabat sebagai Waketum Kadin Pusat tak segan membeberkan kepala OPD yang yang layak dievaluasi, diantaranya Kepala Dinas Perijinan Yadi Basari, Kepala Bapelitbangda Yosep M Kholis dan Kepala Disperindag Orok Sukmana, serta kepala Dindik Lebak Hari Setiono.
“Untuk Kepala dinas perijinan, dia tak layak karena tidak mendukung program pemrintah pusat dan menghambat orang yang akan berinvestasi di Lebak. Sehingga ada kasus perijinan yang mereka tempuh sudah 2 tahun tidak selesai,” ucapnya.
Untuk kepala Bapelitbangda, Sodara Yosep tanpa ada koordinasi telah memindahkan lokasi pembanguan TPS terpadu yang awalnya di kecamatan Cileles, pindah ke TPS terakhir Dengung.
“Itu salah satu kebijakan yang mereka lakukan, belum ada hal lain yang menyangkut anggaran dan usaha pribadi yang dimiliki Yosep yakni percetakan yang sengaja setiap OPD dianggarkan untuk percetakan agar ke perusahaan miliknya,” ujar JB.
Untuk Kepala Disperindag, dia Orok Sukmana tidak layak dan tidak mampu menangani pasar, sehingga banyak gejolak dan aduan kepadanya.
“Salah satunya pemasangan gate parking di pasar Sampay hingga membuat pasar jadi sepi pengunjung,” tuturnya.
Dinas Pendidikan, kata JB, Kepala dinasnya sudah sangat layak diganti, karena berbagai masalah timbul dan tidak pernah kondusif. Bahkan, saat ini sedang dalam audit BPK dan KPK.
“Kami minta 4 orang ini sudah jangan djpakai lagi, masih banyak pegawai yang layak memimpin di 4 OPD tersebut, dan mereka layak berada di Staf ahli bupati saja,” kata JB.
Sementara, hingga berita ini diterbitkan wartawan masih terus berupaya meminta konfirmasi dari kepala OPD yang disebutkan JB. (red).
