Lebak – portalinformasinusantara.com Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK Nusantara) memberikan klarifikasi resmi terkait isu dugaan ketidakberesan dalam proses pengangkatan PPPK (P3K) paruh waktu di SDN 1 Cimenteng Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Hasil penelusuran lapangan yang dilakukan organisasi tersebut memastikan bahwa isu dimaksud tidak didukung oleh fakta maupun bukti pelanggaran prosedural.
Klarifikasi ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal BARALAK Nusantara, Hasan Basri, setelah pihaknya menugaskan tim Divisi Investigasi dan Advokasi untuk melakukan pendalaman informasi secara langsung di lapangan.
“BARALAK Nusantara telah menerjunkan tim investigasi dan advokasi untuk melakukan penelusuran secara objektif. Hasilnya, berdasarkan data dan keterangan yang kami peroleh di lapangan, isu dugaan ketidakberesan dalam pengangkatan P3K paruh waktu di SDN 1 Cimenteng Jaya tidak bertumpu pada fakta,” ujar Hasan Basri dalam pernyataan resminya.
Berawal dari Persoalan Pribadi
Lebih lanjut, Hasan Basri menjelaskan bahwa isu yang berkembang di tengah masyarakat bukan berasal dari adanya penyimpangan kebijakan atau pelanggaran administratif, melainkan dipicu oleh persoalan pribadi antara seorang warga dengan salah satu tenaga pendidik di sekolah tersebut.
Menurutnya, persoalan personal yang kemudian melebar dan dikaitkan dengan institusi pendidikan merupakan hal yang tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan dampak negatif.
BACA:SDN 1 Cimenteng Jaya Terapkan Smart Board, Dorong Transformasi Pembelajaran Digital di Lebak
“Tidak elok apabila persoalan pribadi dibawa ke ranah sekolah. Hal ini dapat mengganggu iklim pendidikan, memengaruhi proses kegiatan belajar mengajar, serta berpotensi merugikan peserta didik,” tegasnya.
Imbauan Jaga Kondusivitas Sekolah
Sekjen BARALAK Nusantara juga mengimbau kepada pihak-pihak yang dinilai turut memperkeruh situasi agar segera menghentikan penyebaran isu yang belum terverifikasi.
“Saya mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dan menghentikan penyebaran isu yang tidak berdasar, karena dampaknya sangat merugikan, terutama bagi siswa dan lingkungan sekolah,” kata Hasan Basri.
BARALAK Nusantara menegaskan bahwa klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang konstruktif dan berimbang. Organisasi ini menegaskan tetap terbuka apabila di kemudian hari muncul fakta atau data baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. *//
