Laporan Investigasi Portal Informasi Nusantara
LEBAK — Suasana ruang kelas di SMKS Bina Bangsa, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, terlihat seperti sekolah pada umumnya. Namun penelusuran investigatif yang dilakukan Portal Nusantara bersama Baralak Nusantara mengungkap praktik yang jauh dari semangat pendidikan: dugaan manipulasi data siswa secara sistematis demi meraup dana pendidikan negara.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menyoroti kejanggalan jumlah siswa dan proses pembelajaran di sekolah tersebut. Tim investigasi kemudian menelusuri data dan menurunkan tim ke sejumlah domisili siswa yang tercatat sebagai lulusan SMKS Bina Bangsa, untuk memverifikasi langsung keberadaan dan aktivitas belajar mereka selama ini.
Hasilnya mengungkap fakta mengejutkan: sejumlah siswa mengaku tidak pernah mengikuti pembelajaran tatap muka maupun ujian akhir, meski nama mereka tercantum dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan), bahkan telah mengantongi ijazah resmi.
Berdasarkan data yang diperoleh tim investigasi, berikut beberapa nama yang tercatat sebagai lulusan tahun pelajaran 2024/2025 dan patut diduga lulus tanpa proses pendidikan yang sah:
- Rdp – Kp Karang Pawitan, Desa Tamansari, Kec. Banjarsari
- In – Kp Cibogo, Desa Laban Jaya, Kec. Banjarsari
- en – Kp Cisaat, Desa Cilegongilir, Kec. Banjarsari (diketahui sudah menikah dan berhenti sekolah)
- al – Kabupaten Pandeglang
- My – (data wilayah tidak disebutkan)
Tim menemukan dua nomor ijazah resmi yang terbit atas nama IN (No. ijazah: 141202505959345) dan Rdp (No. ijazah: 141202505959846). Namun, hasil wawancara dengan mereka menunjukkan bahwa mereka mayoritas tidak pernah hadir ke sekolah secara fisik, tidak mengikuti proses belajar mengajar, dan tidak menjalani ujian akhir sekolah.
Sebelum bergabung ke SMKS Bina Bangsa, oknum yang terlibat diduga pernah menjalankan sebuah lembaga pendidikan swasta yang bangkrut pada tahun 2024. Meski demikian, ujian nasional tetap dilaksanakan di rumah pribadi dengan peserta yang tidak pernah menjadi siswa aktif.
Dokumentasi kegiatan ujian di rumah tersebut kemudian diduga digunakan sebagai arsip palsu untuk menyokong klaim keberadaan siswa. Puluhan data siswa tersebut kemudian ditarik dan dimasukkan ke Dapodik di SMKS Bina Bangsa guna menambah kuota penerima BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar).
Aktivis dari Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (Baralak), Yudistira, menganggap praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi kejahatan yang disengaja dan berulang. Baralak telah lama memantau praktik serupa dan melihat pola keterlibatan sejumlah pihak.
“Ini bukan semata kesalahan sekolah. Yang lebih berbahaya adalah lemahnya pengawasan dari dinas pendidikan, terutama Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah Banten bidang SMK,” ujar Yudistira. Kamis (24/7/25).
Baralak bahkan menduga adanya indikasi kolaborasi jahat antara pihak sekolah, oknum pencari data siswa dari luar, dan manajer BOS. Hal itu diperparah dengan sikap pasif pengawas SMK dan tidak berfungsinya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK yang seharusnya mengontrol jalannya pendidikan swasta maupun negeri.
“Kalau KCD benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, praktik ini tidak akan mungkin lolos. Indikasi ada kongkalikong, dan itu berbahaya,” tegasnya.
Dari penelusuran tim investigasi, dengan jumlah BOS Rp 1.800.000 per siswa SMK, nilai nominal yang diraup dari 20–30 siswa fiktif bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap semester. Belum termasuk dana PIP yang menyasar siswa dengan kondisi ekonomi terbatas.
Pihak sekolah yang menerima data ini pun diduga sadar akan kejanggalan, namun tetap memproses demi menambah pemasukan. Kegiatan seperti ujian bahkan disebut tetap dijalankan menggunakan joki — orang luar yang mengerjakan ujian atas nama siswa palsu.
Seruan untuk Audit Menyeluruh
Baralak Nusantara menuntut agar Kementerian Pendidikan, Inspektorat, dan Kejaksaan segera melakukan audit menyeluruh terhadap data siswa dan dana BOS di seluruh SMK swasta di Kabupaten Lebak.
“Kami yakin ini bukan satu-satunya sekolah yang bermain curang. Jika ini dibiarkan, negara akan terus dirugikan dan generasi muda dipermainkan,” tegas Yudistira
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, hingga berita ini ditayangkan, redaksi Portal Informasi Nusantara masih berupaya menghubungi pihak yayasan serta Kepala SMKS Bina Bangsa untuk melakukan konfirmasi dan mendapatkan tanggapan resmi terkait dugaan praktik manipulasi data siswa ini. (red)
Catatan Redaksi:
Portal Nusantara terus menghimpun bukti tambahan, termasuk dokumen ijazah, data Dapodik, serta kesaksian dari pihak-pihak terkait. Masyarakat yang memiliki informasi atau menjadi korban praktik serupa dapat menghubungi kanal pengaduan kami portalinformasinusantara@gmail.com secara anonim.
editor: Yudistira
