JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi tajam pada perdagangan Senin (8/9/2025), menyusul reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam perombakan tersebut, posisi Menteri Keuangan beralih dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
IHSG ditutup melemah 1,28 persen atau turun 100,49 poin ke level 7.766,84. Tekanan terutama datang dari aksi jual besar-besaran pada saham perbankan, yang menjadi faktor utama pelemahan indeks.
Saham Perbankan Tertekan
Sektor finansial mencatat penurunan paling tajam, terkoreksi 2,48 persen. Disusul sektor siklikal dan infrastruktur yang masing-masing melemah 2,48 persen dan 2,07 persen.
Baca Juga: Presiden Prabowo Lantik Enam Menteri Baru, Sri Mulyani Digantikan
Saham-saham bank besar mengalami koreksi signifikan. Bank Central Asia (BBCA) turun 3,75 persen ke Rp 7.700 per saham. Bank Mandiri (BMRI) melemah 4,06 persen ke Rp 4.490, sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) terkoreksi 2,50 persen ke Rp 3.900. Bank Negara Indonesia (BBNI) anjlok 4,35 persen ke Rp 4.180, sementara Bank Tabungan Negara (BBTN) jatuh hampir 10 persen ke Rp 1.155. Hanya saham Bank CIMB Niaga (BNGA) yang mencatat penurunan tipis 0,29 persen ke Rp 1.705.
Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan, dari total transaksi harian senilai Rp 19,95 triliun dengan volume 36,52 miliar saham, sebanyak 232 saham menguat, 451 saham melemah, dan 121 stagnan.
Kinerja Keuangan Perbankan
Tekanan terhadap saham perbankan beriringan dengan laporan kinerja keuangan hingga Juli 2025. Riset Phillips Sekuritas menunjukkan, laba bersih bank only PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) turun 9,01 persen year on year (yoy) menjadi Rp 28,58 triliun. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) juga terkoreksi 5,17 persen yoy menjadi Rp 11,87 triliun.
Namun, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) masih mencatatkan kenaikan laba bersih bank only sebesar 10,5 persen yoy, mencapai Rp 34,7 triliun pada periode Januari–Juli 2025.
Dampak Reshuffle Kabinet
Koreksi IHSG terjadi setelah Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024–2029.
Baca Juga: Puluhan Aparat Amankan Kantor Bupati dan DPRD Lebak, Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa
Selain Kementerian Keuangan, reshuffle Kabinet Merah Putih juga mencakup Kemenko Polhukam, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Respon Pasar dan Ekonom
Ekonom Panin Sekuritas, Felix Darmawan, menilai pergantian Sri Mulyani menjadi faktor besar yang memicu gejolak pasar.
“Sri Mulyani dianggap simbol kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global. Begitu kabar reshuffle keluar, wajar IHSG langsung merah karena pasar masih mencari kepastian arah kebijakan fiskal ke depan,” kata Felix, Senin (8/9/2025).
Meski demikian, ia menyebut gejolak ini hanya bersifat sementara. “Dalam jangka pendek memang ada shock dan aksi jual. Namun dalam jangka menengah, pasar berpotensi stabil kembali jika komunikasi kebijakan jelas,” ujarnya.
Baca Juga: Eks Mendikbud Nadiem Makarim Disebut Gelar Rapat Tertutup Bahas Chromebook
Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menambahkan bahwa pasar tidak akan lama terguncang.
“Pak Purbaya merupakan figur berpengalaman di pemerintahan dan bidang ekonomi. Jadi seharusnya masih akan market friendly. Kalau pun ada gejolak nilai tukar maupun pasar keuangan, sifatnya hanya sementara,” ungkap Myrdal.
Tantangan Menteri Keuangan Baru
Purbaya Yudhi Sadewa bukan sosok baru dalam lingkaran kebijakan ekonomi nasional. Ia memiliki rekam jejak panjang, antara lain sebagai pimpinan LPS, berkarier di PT Danareksa (Persero), serta pernah menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Baca Juga: Heboh! Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi Chromebook Rp9,3 Triliun, Media Asing Turut Soroti Skandal Besar Ini
Namun, jabatan Menteri Keuangan membawa tantangan berbeda. Purbaya dituntut menjaga kredibilitas fiskal, memperkuat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan, jajaran eselon, serta Bank Indonesia. Pasar kini menanti langkah awalnya dalam memastikan kesinambungan kebijakan fiskal yang sebelumnya dibangun oleh Sri Mulyani.
