JAKARTA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Rakyat Lawan Korupsi (Baralak) Nusantara DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menjalankan peran sebagai kontrol sosial dan pengawas kebijakan publik di wilayah ibu kota. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPW Baralak Nusantara DKI Jakarta, Muali RG, dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Selasa (30/7/2025).
Menurut Muali RG, Baralak Nusantara bukan hanya hadir sebagai organisasi masyarakat biasa, namun juga sebagai garda terdepan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta yang menjadi barometer nasional dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan.
“Komitmen ini tentu dilandasi oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi kami. DPW Baralak DKI Jakarta siap mengawal dan mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat serta aktif mengungkap praktik-praktik korupsi yang merugikan negara,” tegas Muali.
DPW DKI Jakarta juga menegaskan akan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, lembaga pengawas, serta elemen masyarakat sipil lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel. Mereka juga berkomitmen membuka ruang pelaporan publik terkait dugaan tindak pidana korupsi maupun penyimpangan pelayanan publik di wilayah DKI Jakarta.
Sebagai organisasi yang memiliki jaringan struktural dari pusat hingga daerah, Baralak Nusantara dikenal vokal dalam menyuarakan berbagai dugaan korupsi dan ketidakadilan, serta aktif dalam investigasi berbagai persoalan yang menyangkut kerugian negara.
“Kami tidak akan ragu menyuarakan dan mengungkap pelanggaran, siapapun pelakunya, baik itu pejabat, swasta, maupun pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tambah Muali.
Langkah-langkah DPW Baralak Nusantara DKI Jakarta ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga integritas pemerintahan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. (**/)
