JAKARTA | Portalinformasinusanatara.com — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses transfer dana reses anggota DPR RI pada Oktober 2025. Kesalahan tersebut menyebabkan jumlah dana yang ditransfer semula sebesar Rp 702 juta meningkat menjadi Rp 756 juta.
Baca Juga: Kekerasan di SMAN 1 Cimarga: Aktivis Desak Dindik Banten Tegakkan Etika Pendidik
Dasco menjelaskan bahwa dana reses anggota DPR periode 2024-2029 telah ditetapkan sebesar Rp 702 juta per reses, dengan dana pertama kali diterima pada bulan Mei 2025. “Sejak Mei, dana reses yang diterima setiap anggota DPR memang sudah ditetapkan Rp 702 juta. Tidak ada perubahan, kecuali yang memang sudah disepakati,” ujar Dasco saat dihubungi oleh Portalinformasinusanatara.com pada Minggu (11/10/2025).
Baca Juga: KEKERASAN DI SEKOLAH: KEPALA SMAN 1 CIMARGA DIDUGA ANIAYA SISWA HINGGA PINGSAN
Sementara itu, sebelumnya memang sempat muncul wacana penambahan titik kunjungan dalam kegiatan reses yang akan menambah total dana reses menjadi Rp 756 juta. Namun, usai aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus lalu, DPR RI memutuskan untuk membatalkan rencana penambahan titik kunjungan tersebut.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bongkar Penyelundupan Timah Babel: 80 Persen Produksi Hilang ke Luar Negeri
Kesalahan transfer dana yang berlebih tersebut terjadi akibat “human error” di pihak Setjen DPR RI, yang mengira kebijakan baru yang menaikkan jumlah dana reses telah diterapkan. “Pihak Setjen DPR mengira dana tambahan itu sudah berlaku, padahal itu belum disetujui. Setelah diketahui, dana tersebut langsung ditarik kembali dan dikembalikan ke jumlah yang telah ditetapkan, yakni Rp 702 juta,” tambah Dasco.
Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan Perpres Tata Kelola Makan Bergizi Gratis, Imbas Ribuan Kasus Keracunan
Sebagai penegasan, Dasco memastikan bahwa seluruh dana reses yang diterima anggota DPR RI tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Rp 702 juta, tanpa ada perubahan lebih lanjut. Menurutnya, masalah teknis tersebut sudah sepenuhnya diselesaikan dan tidak berdampak pada penerimaan dana oleh para anggota DPR.
