LEBAK – Sebanyak Enam PKBM di Kabupaten Lebak beberapa hari lalu telah merealisasikan bantuan BOS Kinerja dari Kementrian Dinas Pendidikan Nasional.
Namun, dari enam PKBM tersebut, mengundang banyak pertanyaan dari berbagai kalangan, karena beberapa nya diduga tidak layak untuk mendapatkan bantuan BOS Kinerja.
Hal ini dikatakan Lembaga Barisan Rakyat Lawan Korupsi (Baralak) Nusantara.
Pentolan Baralak Nusantara, Yudistira mengaku sangat aneh ketika dari enam PKBM tersebut bisa mendapatkan bantuan BOS Kinerja.
” Syarat-syarat agar sebuah PKBM bisa mendapatkan BOS Kinerja itu ada beberapa item. Salah satunya, PKBM tersebut tidak bermasalah, melakukan KBM setiap harinya dan beberapa syarat lainnya,” ujar Yudis.
Namun, aneh rasanya ketika dari enam PKBM ini ada beberapa yang mendapatkan Bos Kinerja padahal tidak memenuhi persyaratan.
“Ini perlu dikaji ulang, dan dinas pendidikan setiap dipertanyakan selalu dengan jawaban jika dinas pendidikan kabupaten tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengevaluasi dan memberikan rekomendasi ke pihak Kementrian,” ujar nya aneh.
Terkesan tak mau disalahkan, tentunya dinas pendidikan kabupaten seolah cuci tangan.
“Jangan cuci tangan lah, tos PKBM selalu koordinasi kepada dinas kabupaten saat mengajukan pencairan BOP dan bos kinerja. Apalagi kami sudah banyak mendapatkan informasi dugaan tentang oknum dinas pendidikan kabupaten disaat pencairan BOP oknum tersebut yang menerima sejumlah uang hasil dari para PKBM yang di koordinir oleh salah satu pengelola PKBM dan kemudian dibawrah kepada oknum dinas kabupaten tersebut,’ terang Yudis.
Dan informasi itu bisa saya pertanggung jawabkan kebenarannya,” tandas Yudis.
Dalam waktu dekat, sambungnya, Baralak Nusantara akan segera membuat surat laporan tentang tindak korupsi yang terjadi pada alokasi anggaran BOP dan Bos Kinerja yang diterima oleh PKBM-PKBM yang ada di Lebak kepada aparat penegak hukum,” tandas Yudistira, Rabu (25/6/2025).
Penulis: Rizky
Editor : Lugay
