Jakarta, (PIN) – Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menyebut kisruh di Pati, Jawa Tengah, jadi alarm bagi kepala daerah lainnya.
Menurut Herman, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) secara besar-besaran bukan cuma terjadi di Pati.
“Bagi kami, ini sebetulnya bisa bereskalasi ke daerah lain karena ketentuan NJOP yang gila-gilaan. Itu tidak hanya terjadi di Pati, di daerah-daerah lain juga. Dan ini menjadi alarm bagi kepala daerah lain,” kata Herman dilansir dari program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
Herman mencontohkan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Cirebon juga naik signifikan, memicu PBB-P2 melonjak 300-1.000 persen.
BACA: Sudah Pada Tahu.! Peristiwa 15 Agustus 1945 Merupakan Titik Puncak Perjuangan Demi Terciptanya Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945
Kenaikan tinggi ini, menurut Herman, sangat membebani masyarakat. Kondisi tersebut bisa memicu protes dan unjuk rasa seperti yang terjadi di Pati.
Herman juga menyoroti cara komunikasi kepala daerah. Dia mengimbau agar kepala daerah tak menunjukkan arogansi ketika menghadapi penolakan kebijakan.
“Ketika ada resistensi, seharusnya penguasa tidak menunjukkan taring kekuasaan. Di Pati, Bupati menunjukkan ketidakpekaan terhadap kebutuhan masyarakat, ditambah karakter arogansi. Menantang menerima ribuan orang itu salah satu bentuk arogansi,” tegasnya.
Puluhan ribu warga Pati menggelar demo besar di alun-alun kota pada Rabu ini. Aksi dipicu kebijakan Bupati Sudewo menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen.
Kebijakan itu sudah dibatalkan, dan Sudewo sudah meminta maaf. Namun massa tetap turun ke jalan menuntut Sudewo mundur.
Aksi demo diwarnai kericuhan. Polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon untuk memecah massa.
Meski begitu, demonstran tetap bertahan hingga sekitar pukul 12.16 WIB. Sudewo akhirnya keluar menemui massa dengan pengawalan ketat mobil rantis polisi.
BACA: Kematian Tragis Penambang Ilegal di Kawasan Perhutani Cihara: Kelalaian atau Pembiaran Terstruktur ?
Dari atas mobil, Sudewo menyampaikan permintaan maaf singkat sebelum kembali masuk. Situasi tak kondusif setelah ia dilempari botol air minum kemasan dan sandal oleh sejumlah peserta aksi.
Menanggapi desakan massa, DPRD Pati menyepakati penggunaan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan Bupati Sudewo.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan usulan hak angket telah memenuhi syarat formal.
“Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita menyetujui penjadwalan dan usulan angket,” ujarnya.
Ali menambahkan, pansus akan fokus menyelidiki kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang dilakukan Sudewo, meski kebijakan itu sudah dibatalkan. (**/)
