JAKARTA | Portalinformasinusantara.com — Pemerintah memastikan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 1 Februari 2026. Kebijakan ini sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait status kepegawaian dan besaran gaji PPPK SPPG BGN.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyatakan, sebanyak 32.000 pegawai SPPG dijadwalkan dilantik dan resmi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS.
“Diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai 1 Februari 2026,” ujar Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Baca Juga: Ahmad, Pengelola MBG Desa Padasuka: Menyambung Rantai Kesejahteraan dan Memberdayakan Masyarakat
Pengangkatan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional pemerintah.
Formasi Pegawai SPPG yang Diangkat PPPK
Dari total 32.000 pegawai SPPG, sebagian besar mengisi posisi strategis pelaksana program MBG. Dadan menjelaskan, formasi yang diangkat meliputi:
- 3.125 Kepala SPPG, berasal dari peserta pendidikan Program Sarjana Penggerak.
- 750 formasi umum, terdiri dari:
- 375 Akuntan
- 375 Tenaga Gizi
Seluruh calon PPPK BGN telah mengikuti tahapan seleksi berbasis komputer. Saat ini, proses telah memasuki pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta penerbitan Nomor Induk PPPK.
Kriteria Pegawai SPPG yang Berhak Diangkat PPPK
Pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK mengacu pada Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan, tidak seluruh personel SPPG otomatis diangkat sebagai PPPK.
“Pengangkatan hanya berlaku bagi pegawai inti yang menjalankan fungsi strategis,” tegas Nanik, Selasa (13/1/2026).
Adapun jabatan yang masuk skema PPPK meliputi:
- Kepala SPPG
- Ahli Gizi
- Akuntan
Sementara relawan dan tenaga pendukung operasional harian tidak termasuk dalam skema pengangkatan PPPK.
Rincian Gaji PPPK SPPG BGN Tahun 2026
Seiring kepastian pengangkatan, perhatian publik tertuju pada besaran gaji yang akan diterima PPPK SPPG BGN. Ketentuan gaji mengikuti regulasi nasional yang berlaku bagi seluruh PPPK.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN Wisudo Putro Nugroho menjelaskan, gaji PPPK SPPG mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.
“Besaran gaji PPPK SPPG BGN ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja,” jelas Wisudo, Selasa (20/1/2026).
Dadan menambahkan, mayoritas pegawai SPPG berada pada Golongan III. Untuk golongan ini, gaji PPPK berada pada kisaran Rp2.206.500 hingga Rp3.201.200 per bulan, tergantung Masa Kerja Golongan (MKG).
Rincian gaji Golongan III PPPK SPPG BGN 2026:
- MKG 3 tahun: Rp2.206.500
- MKG 5 tahun: Rp2.276.00p
- MKG 7 tahun: Rp2.347.700
- MKG 9 tahun: Rp2.421.600
- MKG 11 tahun: Rp2.497.900
- MKG 136. tahun: Rp2.576.500
- MKG 15 tahun: Rp2.657.700
- MKG 17 tahun: Rp2.741.400
- MKG 19 tahun: Rp2.827.700
- MKG 21 tahun: Rp2.916.800
- MKG 23 tahun: Rp3.008.700
- MKG 25 tahun: Rp3.103.400
- MKG 27 tahun: Rp3.201.200
Selain gaji pokok, PPPK BGN juga berhak menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Rekrutmen PPPK SPPG Tahap Lanjutan
BGN juga tengah menyiapkan rekrutmen PPPK tahap ketiga dan keempat. Dadan mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB.
Baca Juga: Ramadan, MBG Tetap Jalan: Makanan Dibagikan di Sekolah dan Dikonsumsi Saat Berbuka
Kedua tahap tersebut akan dibuka untuk umum, dengan total formasi mencapai 32.460 PPPK.
Sebagai informasi, PPPK tahap pertama telah direalisasikan dengan 2.080 pegawai SPPG resmi menjadi ASN per 1 Juli 2025.
Dengan skema ini, gaji PPPK SPPG BGN 2026 sepenuhnya mengikuti ketentuan nasional berdasarkan golongan dan masa kerja, sekaligus memperkuat profesionalisme pelaksana Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Editor | Portalinformasinusantara.com
Tegas • Faktual • Tajam • Berpihak pada Kebenaran Publik
