BOGOR | Portalinformasinusantara.com — Keberadaan PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam) di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kembali menuai kritik keras. Aktivis Lingkungan dari Matahari Indonesia, Zefferi yang akrab disapa Apang, secara terbuka mendesak evaluasi menyeluruh hingga penghentian aktivitas pertambangan, karena dinilai gagal memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar serta menimbulkan persoalan lingkungan yang berulang dari tahun ke tahun.
Apang menegaskan, selama bertahun-tahun operasional tambang berlangsung, masyarakat yang tinggal di lingkar tambang tidak merasakan manfaat nyata. Sebaliknya, warga justru menghadapi berbagai persoalan serius yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
“Dari tahun ke tahun, yang dirasakan masyarakat bukan kesejahteraan, tetapi masalah. Kualitas air berubah, lingkungan rusak, dan kesehatan warga mulai terancam. Jika keberadaan perusahaan hanya membawa penderitaan, maka penutupan harus menjadi opsi,” tegas Apang.
Baca Juga: Hutan Dijual, Tambang Berjalan: Jejak Alat dan Koordinat di Kawasan Perhutani Bayah
Ia menyoroti dugaan pencemaran lingkungan yang mencakup air, tanah, dan udara, yang berdampak langsung pada warga yang menggantungkan hidup dari pertanian dan sumber daya alam sekitar. Sejumlah petani mengeluhkan penurunan hasil panen, sementara warga lainnya menyatakan kualitas air tidak lagi layak seperti sebelumnya.
Selain itu, aktivitas pertambangan disebut telah memicu perubahan bentang alam, termasuk kerusakan kawasan perbukitan dan hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem.
Apang juga menilai minimnya transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada publik. Menurutnya, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui kondisi lingkungan tempat mereka tinggal.
Baca Juga: Tambang Ilegal Memakan Korban, Lansia Dipukuli dan Dibuang di Semak-semak
“AMDAL jangan hanya menjadi dokumen formalitas. Masyarakat berhak mengetahui fakta sebenarnya di lapangan, karena merekalah yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya.
Ironisnya, di tengah eksploitasi sumber daya alam yang masif, banyak warga di sekitar tambang justru masih hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Situasi ini dinilai mencerminkan ketimpangan sosial, di mana kekayaan alam diambil, namun kesejahteraan masyarakat tidak ikut meningkat.
Kelompok masyarakat yang selama ini menyuarakan kritik terhadap aktivitas tambang PT Antam di Nanggung antara lain:
- Warga terdampak langsung akibat air keruh dan lahan rusak.
- Petani yang mengalami penurunan hasil panen.
- Aktivis lingkungan, serta.
- Tokoh masyarakat yang bersikap vokal.
Di sisi lain, terdapat pula warga yang memilih bersikap diam. Mereka menggantungkan ekonomi pada keberadaan perusahaan, namun menyimpan kekhawatiran besar terhadap masa depan lingkungan dan generasi mendatang. Sebagian mengaku takut bersuara karena adanya tekanan sosial.
Lebih lanjut, Apang menegaskan bahwa seluruh aktivitas industri, termasuk pertambangan, wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup. Ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh, objektif, dan terbuka terhadap kondisi lingkungan di wilayah Nanggung.
“Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai hukum. Negara wajib hadir melindungi hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat,” tegasnya.
Menurut Apang, persoalan PT Antam di Nanggung bukan semata soal tambang, melainkan telah menyentuh keadilan lingkungan dan keadilan sosial.
“Masyarakat tidak anti pembangunan. Namun pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan rakyat dan merusak masa depan generasi. Jika PT Antam tidak mampu memperbaiki kondisi, maka penutupan harus menjadi pilihan serius,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Antam Tbk belum memberikan pernyataan resmi terkait berbagai kritik dan desakan tersebut.
Editor | Portalinformasinusantara.com
Tegas • Faktual • Tajam • dan Berpihak pada Kebenaran Publik
