JAKARTA | Portalinformasinusantara.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai langkah strategis untuk menekan kebocoran penerimaan negara. Rencana tersebut bahkan ia sebut sebagai langkah “obrak-abrik” struktur Bea Cukai.
Purbaya mengungkapkan, keinginan untuk melakukan perombakan sebenarnya telah muncul sejak tahun lalu. Namun, langkah tersebut belum dapat direalisasikan karena dirinya baru resmi bergabung dalam pemerintahan pada September 2025.
Menurut Purbaya, melakukan perombakan di akhir tahun dinilai berisiko mengganggu stabilitas kinerja kementerian, terutama ketika pemerintah berada pada fase krusial dalam menggenjot penerimaan pajak dan kepabeanan.
Baca Juga: Gubernur Banten Andra Soni Lantik JPT Pratama Berbasis Manajemen Talenta ASN
“Sebentar lagi Bea Cukai dan Pajak akan saya obrak-abrik. September kan saya baru masuk bulan itu, kalau kita obrak-abrik bulan itu kacau karena masih di tahap akhir dari penumbuhan pajak,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam waktu dekat, Purbaya menyatakan akan menyasar sejumlah pejabat strategis di lingkungan Bea Cukai, khususnya yang bertugas di sektor kepabeanan pelabuhan. Perombakan tersebut tidak hanya menyentuh level eselon, tetapi juga struktur pengawasan wilayah pelabuhan.
“Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin beberapa hari lagi atau besok. Saya ganti semua pejabatnya selain direktur jenderal. Di sekeliling dirjen saya tukar semuanya,” tegasnya.
Baca Juga: Kapolri Tolak Mentah-Mentah Wacana Polri di Bawah Kementerian: Lebih Baik Dicopot dari Jabatan
Tak berhenti di situ, Purbaya juga memastikan seluruh kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah (Kakanwil) yang mengawasi pelabuhan akan diganti. Bahkan, sebagian pejabat akan dinonaktifkan sementara.
“Seluruh kepala pelabuhan dan Kakanwil yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian saya rumahin. Jadi pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti seluruhnya,” lanjut Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menyebut saat ini DJBC masih diberi ruang untuk melakukan pembenahan internal, khususnya dari sisi sumber daya manusia dan tata kelola, guna meningkatkan kinerja dan integritas lembaga.
Baca Juga: Purbaya Tegaskan Pengawasan Rekening Pejabat Pajak hingga Eselon III
Namun, ia menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah ekstrem apabila perbaikan tersebut tidak menunjukkan hasil nyata. Salah satu opsi yang disiapkan adalah membekukan DJBC dan mengalihkan fungsi pengawasan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), sebagaimana pernah diterapkan pada masa Orde Baru.
“Ini bagi saya merupakan ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya tidak betul, tahun ini—mungkin akhir tahun—akan diganti dengan SGS,” pungkas Purbaya.
Editor | Portalinformasinusantara.com
