JAKARTA | Portalinformasinusantara.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menambah alat pendukung operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mitigasi bencana hidrometeorologi di Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/12/2025). Prasetyo menegaskan, penambahan perangkat menjadi kebutuhan mendesak mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tingginya kerentanan terhadap bencana alam, khususnya banjir dan cuaca ekstrem.
Baca Juga: BMKG Prediksi Hujan Lebat hingga Ekstrem 9–14 Agustus 2025, Masyarakat Diminta Waspada Potensi Cuaca Ekstrem dan Karhutla
“BMKG juga terus menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca,” ujar Prasetyo Hadi, melansir Antara.
Menurut Prasetyo, pengalaman penanganan bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapan sejak dini. Pemerintah menilai penguatan perangkat serta perencanaan operasi modifikasi cuaca yang matang harus dilakukan lebih awal dan terukur.
“Termasuk perangkat-perangkat untuk adanya operasi cuaca ini juga perlu diperkuat dan dibuat perencanaan sematang mungkin, sedini mungkin,” tegasnya.
Baca Juga: Gubernur Muzakir Manaf Menangis: Aceh Seperti Tsunami Kedua Akibat Banjir dan Longsor 18 Kabupaten/Kota
Selain penguatan alat, pemerintah juga meminta BMKG melakukan pemantauan kondisi cuaca dan iklim secara berkelanjutan, terutama menjelang periode akhir dan awal tahun. Prasetyo menjelaskan, rentang waktu Desember hingga Januari secara historis diikuti oleh peningkatan curah hujan yang signifikan dan berpotensi memicu bencana di berbagai daerah.
Dalam konteks mitigasi, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya antara BMKG dan Kementerian Dalam Negeri, agar pemerintah daerah di wilayah rawan bencana dapat mengambil langkah antisipatif secara cepat dan tepat.
“Kami minta untuk melakukan upaya mitigasi-mitigasi berkoordinasi terus menerus dengan Kementerian Dalam Negeri supaya daerah-daerah yang memang rawan bencana bisa segera melakukan langkah-langkah antisipatif,” pungkas Prasetyo.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi bencana, guna melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak kerugian akibat cuaca ekstrem.
Editor | Portalinformasinusantara.com
Tegas • Faktual • Tajam • Berpihak pada Kepentingan Publik
