JAKARTA | Portalinformasinusantara.com — DPR RI menutup tahun 2025 dengan rangkaian langkah koreksi internal yang dinilai sebagai fase reformasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Melalui penghapusan berbagai tunjangan, penguatan mekanisme etik, percepatan proses legislasi hingga pembentukan Panja Reformasi Aparat Penegak Hukum, DPR berupaya membangun kembali kepercayaan publik di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Transformasi ini dipicu oleh kuatnya tekanan publik sepanjang 2025, mulai dari gelombang demonstrasi mahasiswa, tuntutan “17+8”, hingga kritik luas terhadap fasilitas pejabat.
“Prinsipnya, kami di DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).
Baca Juga: Tokoh NU Ingatkan: Konflik Internal Jangan Seret Jam’iyah ke Ruang Pertentangan Publik
Tunjangan Fantastis Dihapus
Kebijakan yang paling menyita perhatian publik adalah penghapusan tunjangan rumah dinas anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini diambil setelah adanya aspirasi mahasiswa melalui aksi demonstrasi.
Selain itu, DPR juga menghapus tunjangan perumahan lainnya, tunjangan listrik, telepon, komunikasi, transportasi, serta memberlakukan moratorium perjalanan dinas luar negeri, kecuali undangan kenegaraan. Pakar memperkirakan langkah ini dapat menghemat minimal Rp260 miliar per tahun dari APBN.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan sanksi kepada Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya akibat respons mereka yang dinilai tidak sensitif terhadap aksi demonstrasi. Langkah ini menandai penguatan mekanisme etik DPR.
Baca Juga: Dugaan Fee Proyek Rp 7 Miliar: KPK Kembali Periksa Pejabat Riau
Legislasi Dipercepat
DPR juga mengesahkan RKUHAP menjadi undang-undang, yang merupakan bagian penting dari reformasi peradilan dan selaras dengan tuntutan mahasiswa mengenai akuntabilitas penegakan hukum.
Selain itu, DPR membentuk Panja Reformasi Aparat Penegak Hukum dan memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas, sebagai komitmen memperkuat pemberantasan korupsi.
DPR makin responsif terhadap isu sosial, mulai dari kenaikan harga pangan, kasus perundungan, perlindungan anak dari kelompok radikal, hingga mitigasi bencana.
Dalam penanganan bencana di Sumatera, DPR mendesak pemerintah mempercepat respons banjir dan longsor serta menindak perusahaan sawit dan tambang yang merusak lingkungan.
DPR juga mengirim 15 ton bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Bantuan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, disusul kunjungan lapangan dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Baca Juga: Pemprov Banten Kebut Perbaikan Empat Ruas Jalan Wisata Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
Evaluasi Internal dan Komitmen Ketua DPR
Puan Maharani menegaskan dirinya memimpin langsung agenda besar reformasi DPR.
“Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegas Puan.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas sikap beberapa anggota DPR yang dinilai publik kurang sensitif.
Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas, menilai DPR memasuki fase koreksi signifikan sejak September.
“DPR RI memasuki fase koreksi yang cukup signifikan. Gelombang demonstrasi mahasiswa, tuntutan ‘17+8’, dan kritik publik terhadap gaya hidup pejabat telah menjadi pemicu pembenahan internal,” ujarnya.
Baca Juga: Luhut Sampaikan Situasi Ekonomi Global–Nasional kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka
Hairunnas mengapresiasi langkah MKD, pengurangan titik reses dari 26 menjadi 22 per dapil, hingga agenda legislasi yang lebih responsif terhadap aspirasi mahasiswa.
Ia menilai, meski langkah-langkah ini positif, konsistensi masih menjadi tantangan utama.
“2025 dapat dibaca sebagai tahun perubahan arah. Ada kemajuan yang patut diapresiasi, tetapi juga pekerjaan rumah besar yang harus dijaga. Ini momentum yang tidak boleh hilang jika DPR ingin membangun kembali kepercayaan publik secara substansial,” pungkasnya.
Editor | Portalinformasinusantara.com
Tegas • Faktual • Tajam • Berpihak pada Kepentingan Publik
